9 Mei 2024

Kediri

Berita DaerahKediriNasional

Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keselamatan transportasi menjelang mudik lebaran tahun 2024.

Kediri, Jejakjurnslis.com – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan mulai melakukan inspeksi keselamatan angkutan (ramp check) ke Perusahaan Otobus (PO) yang ada di Kota Kediri, Rabu (3/4). Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keselamatan transportasi menjelang mudik lebaran tahun 2024.

Dalam kegiatan ini Dinas Perhubungan menerjunkan tim sebanyak 6 orang. Pengecekan diawali dengan mendatangi perusahaan otobus yang ada di Jalan Kilisuci. “Untuk hasil pengecekan hari ini di PO setiawan hanya terdapat 4 bus yang standby di garasi. Dari 4 bus ini semua dinyatakan laik jalan, namun ada beberapa catatan seperti kaca depannya retak,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Didik Catur saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Dengan adanya temuan tersebut, Didik langsung menghimbau kepada pemilik PO untuk segera memperbaiki kaca yang retak demi keamanan dan kenyamanan pengemudi.

Dinas Perhubungan melakukan ramp check mulai dari unsur administrasi yang meliputi kepemilikan kartu izin muatan, kartu izin STUK, dan SIM pengemudi. Unsur teknis utama terkait sistem penerangan, sistem pengereman, badan kendaraan, kondisi ban, perlengkapan dan dimensi muatan. Selanjutnya untuk beberapa hari ke depan, tim Dinas Perhubungan juga berencana akan melakukan pengecekan ke Perusahaan Otobus lain di Kota Kediri. “Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik kendaraan seperti lampu, wiper, ban, Apar, dll,” terang Didik.

Selain melakukan pemeriksaan, Dinas Perhubungan Kota Kediri juga melakukan sosialisasi tentang SKB Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan balik angkutan lebaran tahun 2024 kepada PO dan juga perusahaan pengiriman atau ekspedisi. Dengan dilakukannya kegiatan ramp check ini, Didik berharap bisa mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya angkutan umum penumpang. Selain itu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama mudik.

“Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan keselamatan penumpang maupun pengemudi khususnya dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran 2024. Selain itu sebagai antisipasi dini agar terhindar dari potensi kecelakaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Didik sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk mudik. Terlebih tahun ini diperkirakan akan ada lonjakan pemudik sehingga perlu ada upaya untuk mengurangi kecelakaan dan tingkat kemacetan selama masa lebaran. “Untuk mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan selama lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan telah menyiapkan program Balik Gratis dengan tujuan Kota Kediri-Surabaya. Ini bisa dimanfaatkan masyarakat sekaligus mematuhi imbauan pemerintah agar pemudik bisa mengurangi penggunaan kendaraan roda-2 dan beralih ke angkutan umum”, tuturnya.

Ditemui saat pengecekan, Sumaryono selaku PIC PO Setiawan menuturkan kesiapan armadanya jelang mudik lebaran. Dijelaskannya selama ini PO Setiawan melayani rute antar kota dan antar provinsi. Bukan hanya dalam momen lebaran saja, Sumaryono mengaku pihaknya memiliki kewajiban untuk selalu menyiapkan armadanya laik baik dari segi administrasi maupun segi fisik. “Dengan adanya kegiatan ramp check ini kami sangat menyambut positif karena kegiatan ini membantu mengontrol kami dari sisi yang diwajibkan oleh Undang-undang tentang kelaikan kendaraan dari segi administrasi dan fisik,” ujarnya. Sumaryono menambahkan, pihaknya juga telah rutin melakukan pengujian KIR secara berkala. Namun dalam momen lebaran ini, ia lebih intens memeriksa dan menyiapkan kelaikan kendaraan baik untuk angkutan pariwisata, angkutan antar kota antar provinsi, maupun arus mudik dan arus balik.

( Efn/ Arm)

Menjelang Arus Mudik Lebaran, Dishub Kota Kediri Mulai Lakukan Cek Kelaikan Angkutan Ke Sejumlah PO

Berita DaerahEkonomi & BisnisKediriNasional

Kediri, Jejakjurnalis.com – Menyambut hari raya Idul Fitri 1445 H yang tinggal menghitung jari, penjualan parcel di berbagai toko maupun swalayan meroket. Sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari parcel yang telah melampaui masa kadaluarsa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri bersama OPD terkait melakukan sidak di beberapa lokasi, Rabu (3/4). Adapun lokasi yang menjadi sasaran sidak parcel ialah: Toko Ijo, Laksana Jaya Swalayan, Hypermart Kediri, dan Golden Swalayan. Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tersebut turut melibatkan OPD terkait, seperti: Bagian Adm. Perekonomian, Dinas Kesehatan, Satpol PP, UPT Perlindungan Konsumen, Polresta Kediri serta Loka POM Kediri.

Wahyu Kusuma, Kepala Disperdagin Kota Kediri mengutarakan berdasarkan hasil sidak yang dilakukan hari ini, petugas tidak menemukan barang-barang yang telah melewati tanggal kadaluarsa. “Jadi semuanya mempunyai jangka waktu yang panjang, ada yang 2025, ada yang 2026, dan yang paling mendekati kadaluarsa kami temukan di bulan Juli 2024,” ujarnya. Untuk itu, dirinya berpesan kepada masyarakat apabila berbelanja parcel atau bahan makanan lainnya harus lebih bijak dan waspada dengan cara mengecek masa kadaluarsanya.

“Dan untuk barang-barang curah seperti roti kemasan dan kaleng itu juga harus ada lebel PIRT-nya, jadi jangan sampai tidak ada informasi expired dan PIRT dibeli, makanya sebelum mengantisipasi itu harus bijak,” sambungnya. Guna memudahkan konsumen dalam mengecek masa kadaluarsa produk, petugas mengimbau kepada pihak toko maupun swalayan agar menata parcel dengan mengedepankan informasi kepada masyarakat. “Informasi expired jangan sampai ditaruh bawah atau sembunyi. Jadi harus kita berikan pembinaan untuk menampilkan expired-nya, sehingga meskipun dikemas plastik masyarakat bisa dengan mudah membaca informasi,” terang Wahyu.

Selanjutnya, petugas juga menemukan produk roti curah yang belum mencantumkan kode PIRT dan tanggal kadaluarsa. Menanggapi hal tersebut, petugas secara otomatis melakukan penarikan produk yang tidak menampilkan kode PIRT dan tanggal kadaluarsa. Dengan digelarnya sidak, Pemkot Kediri berharap agar konsumen yang berasal dari dalam maupun luar Kota Kediri merasa aman dan nyaman berbelanja di Kota Kediri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Kediri.

Dalam kesempatan bersamaan, Dedy Supriatna, Store General Manager Hypermart Kediri mengatakan sangat mendukung dan berterima kasih atas kegiatan sidak yang digelar hari ini. Menurutnya, tanpa adanya kerjasama dengan dinas terkait maka kontrol yang diupayakan pihak swalayan akan lebih sulit. Menanggapi masukan dari petugas, Dedy mengatakan pihaknya akan membenahi kembali penataan parcel sesuai dengan arahan petugas. “Parcel sudah sesuai cuma peletakan tanggal kadaluarsa harus kelihatan, walaupun sudah ada list tapi harus kelihatan jadi customer bisa melihat langsung,” tutupnya.

( Efn/ Arm)

Sidak Parcel, Pemkot Kediri Temukan Produk Tanpa Kode PIRT dan Tanggal Kadaluarsa

Berita DaerahKediri

Kediri ( Jejakjurnalis.com ) – Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto, S.H., S.I.K. melalui Wakapolres Kediri Kompol Verawaty Thaib, S.I.K. memimpin apel kesiapan pengamanan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polres Kediri, Rabu (7/2/2024) pagi.

Apel diikuti oleh para personel Polres Kediri dan Polsek jajaran. Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan pengecekan perlengkapan yang akan digunakan dalam pam Pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Dalam arahannya, Kompol Verawaty menekankan pentingnya persiapan matang untuk menghadapi pesta demokrasi yang datang 5 tahun sekali.

“Kita harus memastikan bahwa setiap detail kesiapan dan perlengkapan telah dipersiapkan dengan baik demi kelancaran dan keamanan Pemilu,” ujarnya.

Kompol Verawaty juga menegaskan komitmen Polres Kediri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat.

“Ketelitian dan kesiapan kita sangat menentukan terwujudnya stabilitas dan kondusifitas wilayah,” pungkasnya.

Lebih lanjut, demi memastikan keoptimalan pelayanan, para personel menjalani pemeriksaan kesehatan (rikkes) usai mengikuti apel kesiapan. Rikkes dilaksanakan di aula Wicaksana Laghawa Mapolres Kediri.

Lebih lanjut Kompol Verawaty menjelaskan bahwa rikkes utamanya dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) pada tiap-tiap wilayah dibawah naungan Polres Kediri.

( Efn/Arm)

Maksimalkan Pelayanan Pam Pemilu 2024, Polres Kediri Gelar Apel Persiapan dan Rikkes Personel

Berita DaerahKediriMadiun

Madiun-Kediri ( Jejakjurnalis.com ) – Menjelang libur peringatan Hari Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun baru Imlek, berdasarkan data pada Selasa (6/2), KAI Daop 7 mencatat okupansi kereta api untuk keberangkatan pada Rabu (7/2) mencapai rata-rata 122 %.

Manager Humas Daop 7 Madiun, Kuswardojo, menyampaikan 4 keberangkatan kereta api dari Daop 7 Madiun pada tanggal 7 Februari 2024 Okupansi kereta api :

a. Brantas relasi Blitar-Pasarsenen PP, okupansi 116%
b. Singasari relasi Blitar Pasarsenen PP, okupansi 120 %
c. Kahuripan relasi Blitar-Kiaracondong PP, okupansi 180%
d. Bangunkarta relasi Jombang-Pasarsenen PP, okupansi 60%

Kuswardojo menjelaskan update perkembangan sementara penjualan tiket periode 7 Februari 2024 untuk kereta api keberangkatan Daop 7 Madiun okupansi kelas eksekutif mencapai 97% dan kelas ekonomi mencapai 129%.

Jumlah tersebut masih akan bertambah, karena pemesanan tiket masih terus berlangsung. Mayoritas penumpang yang berangkat dari Daop 7 tujuan ke Kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang serta Jember dan Banyuwangi.

Kuswardojo mengimbau bagi masyarakat yang akan memesan tiket KA jarak jauh, apabila tanggal keberangkatan atau KA yang diinginkan telah habis, dapat menggunakan fitur connecting train yang tersedia pada aplikasi Access by KAI. “Fitur ini akan menggabungkan jadwal kereta yang bersifat pesambungan KA jarak jauh, sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat yang akan menggunakan KA jarak jauh keberangkatan dari Daop 7 Madiun,” tambahnya.

Selain itu untuk menyemarakkan perayaan Tahun Baru Imlek pada 9 Februari 2024 mendatang, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun menghadirkan dekorasi dan ornamen khas Imlek di berbagai Stasiun wilayah Daop 7 Madiun.

Kuswardojo, mengatakan bahwa, pada perayaan Imlek tahun 2024 ini, KAI menghadirkan kemeriahan suasana Imlek di Stasiun dengan memasang hiasan lampion, ornamen serta berbagai hiasan lainnya. Pemasangan hiasan khas Imlek yang dihadirkan di Stasiun Madiun dan Kediri ini dilakukan dengan tujuan agar pelanggan dapat merasakan nuansa Imlek saat berada di stasiun, serta menciptakan atmosfer penuh warna dan kegembiraan.

Lebih lanjut, Kuswardojo mengungkapkan pemasangan hiasan khas Imlek merupakan upaya KAI untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta dapat turut menyemarakkan Tahun Baru Imlek di tahun 2024 atau merupakan tahun ke-2575 yang dikenal sebagai tahun shio Naga Kayu.

Semarak Tahun baru Imlek, KAI Daop 7 pada tanggal 10 Februari 2024, menampilkan hiburan berupa penampilan barongsai di Stasiun Madiun, serta berbagi kebahagiaan kepada pelanggan dengan berbagi angpau, kue keranjang, dan berbagai hadiah lainnya.

“KAI berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa libur peringatan Hari Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun baru Imlek melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan berkesan,” tutup Kuswardojo.

( Efn / Arm)

Editor Irfan hadi

Libur Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun baru Imlek, Okupansi KA Daop 7 Meningkat

Berita DaerahKediri

Kediri ( Jejakjurnalis.com ) – Usai menyelesaikan sebanyak 84.887 bidang tanah pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri berencana akan meningkatkan capaian program sertifikasi pertanahan di tahun 2024.

Termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun sertifikat hak aset dan wakaf Barang Milik Daerah (BMD), Barang Milik Negara (BMN), serta sertifikat perorangan di Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menjabarkan, pemerintah daerah bakal menggenjot dana hibah melalui Pola Tri Juang untuk mendukung percepatan Program PTSL pada tahun ini.

Upaya percepatan dapat dilihat pada meningkatnya jumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Rp5 miliar, sedangkan tahun lalu sebesar Rp4 miliar.

Sebagaimana hal tersebut menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal memberi legalitas hak atas tanah.

“Karena memang masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan dan menanti-nanti program ini sebagai salah satu harapan untuk memiliki sertifikat atas tanah mereka,” kata wakil bupati yang akrab disapa Dewi, di Pendopo Panjalu Jayati, Kamis (1/2/2024).

Pihaknya menjelaskan, selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sertifikasi pertanahan juga berfungsi dalam menghilangkan permasalahan sengketa dan tumpang tindih lahan.

Menyikapi permasalahan yang mungkin terjadi, Dewi berharap capaian program sertifikasi pertanahan dapat meningkat. Baik Program PTSL maupun sertifikat hak aset dan wakaf di Kabupaten Kediri.

“Semoga di tahun 2024 ini kita bisa meningkatkan capaian untuk kepemilikan tanah oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, target capaian tersebut menyusul pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Bahwasannya Kabupaten Kediri hingga kini telah menyelesaikan legalisasi sertifikat tanah sebanyak 83 persen.

Sebagaimana persentase itu menjadi acuan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan sertifikasi guna mencapai predikat sebagai wilayah yang memiliki kelengkapan administrasi secara terorganisir.

Lantaran, kata Hadi, apabila sinergisitas antara BPN dan pemerintah daerah dalam membahas penyelesaian program agraria dan penataan aset terjalin dengan baik, pihaknya meyakini kesejahteraan rakyat juga akan meningkat.

“Untuk sertifikasi tanah sudah selesai kurang lebih 83 persen, tinggal 17 persen lagi. Artinya seluruh bidang tanah di Kabupaten Kediri akan terdata, baik secara spasial maupun yuridis. Maka itu masuknya tidak ada Gap (celah),” jelas Hadi.

Adapun, Menteri ATR/BPN telah menyerahkan sertifikat kepada Pemerintah Kabupaten Kediri sejumlah 348 sertifikat aset, Kodim 0809 sebanyak 8 sertifikat, Provinsi Jawa Timur 47 sertifikat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satker PPBS 25 sertifikat, Kementerian PUPR Satker PJR 2 sertifikat.

Kemudian, Kementerian Agama 2 sertifikat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 1 sertifikat, Nadhlatul Ulama (NU) Kabupaten Kediri 77 sertifikat, Pondok Pesantren Al Ma’ruf Pare 1 sertifikat, dan 1 sertifikat perorangan.

Selain penyerahan yang berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mangli Dian Persada terhadap 200 kepala keluarga di Desa Puncu Kabupaten Kediri.

( Efn/Arm)

Siapkan Anggarkan Rp5 Miliar, Pemkab Kediri Genjot Sertifikasi Tanah di Tahun 2024

Berita DaerahKediri

Kediri ( Jejakjurnalis.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah melantik dan mengambil sumpah pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Senin (29/1). Bertempat di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, ada empat pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya yakni Marsudi sebagai Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Noviana Rahmawati sebagai Sekretaris Dispendukcapil Kota Kediri, Bagus Hermawan sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Kediri, dan Endah Sri Wahyu sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dispendukcapil Kota Kediri. Dalam pelantikan ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit dan Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin bertindak sebagai saksi.

Pada saat sambutan, Zanariah memberikan ucapan selamat kepada ASN yang telah dilantik dan diambil sumpah. Pesannya untuk selalu jaga integritas di mana pun berada atas amanah besar yang telah diemban. Selain itu, harus segera beradaptasi dengan posisi baru, susun serta jalankan rencana kerja secara optimal, penuh dedikasi dan loyalitas tinggi. “Saya ingatkan kepada ASN yang terlantik ini untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan time line yang telah disusun. Jangan asal-asalan dan jangan sampai numpuk di akhir tahun anggaran,” imbuhnya.

Pj Wali Kota Kediri juga menekankan bahwa koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi yang semakin intens baik di internal maupun antar OPD. Tidak ada lagi OPD yang bergerak tanpa laporan karena semua komunikasi dan koordinasi harus terkoneksi kepada PJ Wali Kota Kediri, Sekretaris Daerah dan Asisten. Hal ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan tiap OPD tetap berkualitas, tepat guna dan tepat sasaran pada masyarakat. “Serta menekan potensi mispersepsi publik dan juga kegiatan tumpang tindih antar OPD,” tambahnya.

Terakhir, Zanariah berpesan kepada seluruh ASN, terutama pejabat yang telah dilantik, bahwa ASN adalah representasi dari Pemkot Kediri. Maka dari itu agar menunjukkan yang terbaik dan mendukung seluruh kebijakan yang ada.

( Efn/ Arm)

Pj Wali Kota Kediri Lantik Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

Berita DaerahKediriNasionalPendidikan

Kediri ( Jejakjurnalis.com ) – Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, termasuk mereka anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri pada 2023 mendirikan boarding school gratis.

Bekerjasama dengan Putra Sampoerna Foundation (PSF), SMA Dharma Wanita 1 Pare boarding school menjadi sekolah gratis pertama yang didirikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Di tahun ajaran 2023/2024 ini sebanyak 130 anak menjadi siswa sekolah itu.

“Spirit pendirian sekolah ini adalah mengangkat derajat hidup masyarakat kita yang paling bawah. Mereka yang menjadi siswa sekolah itu harus benar-benar dari keluarga yang tidak mampu,” kata bupati Dhito.

Dengan mendapat kesempatan bersekolah gratis, anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dalam jangka panjang diharapkan dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik sehingga dapat mengangkat derajat hidup keluarga.

Kualitas pendidikan termasuk kehidupan keseharian siswa selama di asrama menjadi perhatian serius bupati muda ini. Mas Dhito sapaan akrabnya terus memantau perkembangan siswa, bahkan tak jarang dirinya melakukan kunjungan ke sekolah.

“Orang tua mereka menitipkan anaknya kepada kami, maka kami punya tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak ini,” urainya.

Bersama PSF, pemerintah daerah mengupayakan para siswa setelah lulus nantinya memiliki kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur beasiswa. Terlebih program beasiswa ini di Pemerintah Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun terus digenjot.

Pada tahun 2023, pemerintah kabupaten kediri tercatat menyalurkan beasiswa GNOTA bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan nilai Rp23 miliar. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 sebanyak Rp22,5 miliar dan 2021 sebanyak Rp20 miliar.

Tak kalah penting untuk meningkatan mutu pendidikan bagi anak didik, kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian pemerintahan daerah. Guna meningkatkan kompetensi guru dilakukan kegiatan pendampingan termasuk diadakannya program pertukaran guru.

“Harus disadari dalam dunia pendidikan tidak melulu bagaimana siswanya, tapi upgrade kualitas gurunya juga menjadi sangat penting sekali. Ini juga kita lakukan di seluruh SD dan SMP yang ada (di Kabupaten Kediri,” ungkap Mas Dhito.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kediri, kesejahteraan guru non ASN juga menjadi perhatian serius Mas Dhito. Dalam kepemimpinannya, anggaran untuk insentif guru dinaikkan. Pada tahun 2023 anggaran insentif bagi guru dengan nilai Rp14 miliar akan dinaikkan menjadi Rp21 miliar pada tahun 2024 mendatang.

Kenaikan insentif itu, guru Taman Posyandu (Tapos) yang semula belum mendapat insentif pada 2024 direncanakan akan menerima sebesar Rp100 ribu dengan penerima 1000 guru. Kemudian guru PAUD, TK, Kelompok Bermain, SD serta SMP yang mulanya mendapat Rp100 ribu naik menjadi Rp200 ribu. Sedangkan guru eks K2 yang semula Rp500 ribu naik 50 persen menjadi Rp750 ribu.

“Sudah kita hitung dengan kemampuan anggaran yang ada. Maka di tahun 2024 kita naikkan sedikit lebih baik bagi guru dengan masa bhakti minimal 3 tahun,” terangnya.

Mas Dhito menyadari, dengan penghasilan yang saat ini didapat, kesejahteraan guru non ASN masih belum ideal. Selain peningkatan insentif, pihaknya juga mendorong guru non ASN dapat berwirausaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan memiliki usaha, guru tidak hanya bergantung pada kenaikan insentif.

“Maka bagi guru non ASN yang mau punya usaha, mau bikin UMKM atau apapun kita siap (membantu) apakah permodalannya dari bank daerah atau langsung pemerintah kabupaten atau kita berikan pelatihan dengan satu set alat untuk usaha,” pungkasnya.

Menindaklanjuti kebijakannya itu, Mas Dhito meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri untuk menginventarisir guru non ASN di Kabupaten Kediri yang telah memiliki usaha termasuk guru yang belum mempunyai usaha dan berkeinginan menciptakan usaha baru. Hasil inventarisir itu untuk mengetahui program yang cocok diberikan kepada para guru.

( Efn )

Editor Irfan Hadi

Mas Dhito Hadirkan Sekolah Gratis Hingga Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non ASN di Penghujung Tahun 2023

Berita DaerahKediriPolitik

Kediri ( Jejakjurnalis.com ) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dipimpin langsung oleh Kepala Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, melakukan operasi “Jagratara” yaitu Pengawasan Serentak Kantor Imigrasi se-Indonesia di bawah kendali Pusat.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengamanan
Tahun Baru 2024, serta menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 mendatang.

Mengawali rangkaian kegiatan Jagratara, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri melaksanakan rapat
persiapan pada Selasa, 26 Desember 2023. Dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri,
Denny Irawan, rapat membahas penentuan target operasi dan segala perlengkapan, peralatan, dan personil disertai dengan armada baru yang diberikan dari Anggatan Biaya Tambahan Direktorat Jenderal imigrasi dipusat.

Operasi Jagratara dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada Rabu dan Kamis, 27 s.d
28 Desember 2023.

“Terdapat 4 (empat) titik lokasi pengawasan, yaitu di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri yang meliputi
Perusahaan dan Kursus Bahasa Asing. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan”, kata Denny.

Selain pemeriksaan, petugas juga mengedukasi para penjaminnya agar melakukan kewajibannya untuk melaporakan aktivitas dan keberadaan Orang Asing tersebut secara berkala.
Dari hasil kegiatan ini, petugas memeriksa 6 (enam) dokumen keimigrasian orang asing. Dan berdasarkan
hasil pemeriksaan, kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut telah sesuai dengan peruntukannya, dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran keimigrasian.

Menurut Denny, kegiatan Operasi Jagratara merupakan bentuk penegakan kedaulatan dan menjaga keamanan Negara sesuai UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Kami akan terus mengoptimalkan pengawasan orang asing di seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri guna memastikan keberadaan orang asing di wilayah kerja kami sudah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang keimigrasian”, tutup Denny.

Kantor Imigrasi Kediri laksanakan Operasi “Jagratara”, Jelang Tahun Baru dan Pemilu 2024

Berita DaerahHukum & KriminalKediri

Kediri ( Jejakjurnalis.com ) – Diakhir tahun 2023 ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri memusnahkan sejumlah barang bukti yang berasal dari 128 perkara tindak pidana yang diputuskan periode Januari-Desember tahun 2023. Barang bukti yang dimusnahkan, dipastikan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman Kantor Kejari Kabupaten Kediri, Kamis (28/12/2023) Adapun Barang bukti yang dimusnahkan meliputi obat-obatan terlarang seperti ganja, sabu-sabu, tramadol, telepon genggam beragam merek, senjata tajam, dan pakaian.

Pemusnahan itu dilakukan dengan cara berbeda-beda. Untuk barang bukti ponsel dihancurkan dengan cara dipukul menggunakan palu, senjata tajam dipotong menggunakan gerinda. Sementara barang bukti ganja, narkoba, tas, dan pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar.

Adam Donie Maharja Kasi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kfediri mengatakan dari 128 bidang perkara itu, ada beragam jenis barang bukti yang dimusnahkan, di antaranya narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi, obat keras jenis pil dobel l, ganja, handphone, parang, senjata tajam, uang palsu dan obat-obatan kadaluarsa.

“Pemusnahan barang bukti ini dalam rangka menjalankan amanat UU Kejaksaan Pasal 210, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan UU tentang KUHP,” ujarnya.

Dalam pemusnahan itu, disaksikan dari Forkopimda Kabupaten Kediri ataupun yang mewakili dan berjalan lancar sesuai amanah apel pemusnahan.

( Efn )

Editor Irfan hadi

Yang Dibakar dan Digraji Kejaksaan Kabupaten Kediri Yaitu Barang Bukti 128 Kasus Kejahatan

Berita DaerahKediri

Kediri ( Jejakjurnalis.com ) —Seleksi Ujian Perangkat Desa yang dilaksanakan di Convention Hall SLG Kabupaten Kediri di ikuti ribuan peserta yang tersebar di 25 Kecamatan se-Kabupaten Kediri.

Ujian seleksi ini serentak dilaksanakan oleh 163 Desa dengan total 321 formasi atau lowongan. Sebanyak kurang lebih 1.229 peserta mengikuti seleksi itu, Rabu (27/12/2023) pukul 08.00 hingga selesai.

Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri Imam Jami’in menyampaikan, hari ini pelaksanaan seleksi ujian perangkat desa dari berbagai formasi sebanyak 321 yang diikuti 1.229 dari 163 desa.

“Untuk teknis pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa dengan menggandeng pihak ketiga atau akademisi Universitas Islam Malang (Unisma) untuk proses tes penyelenggaraannya,” ucapnya.

Imam menambahkan, bahwa dari ribuan peserta dibagi ke dalam dua sesi ujian, di mana kloter pertama berisi 613 peserta dan sisanya 616 mengikuti kloter kedua. Dan hasil ujian akan langsung keluar dan peserta bisa melihat nilai akhir ujian.

“Untuk informasi kelulusan secara resmi, tiap-tiap desa akan memberikan pengumuman hasil ujian di desanya masing-masing, ” urainya.

Lebih Lanjut Imam menjelaskan, untuk 321 formasi atau lowongan yang diperebutkan, mulai dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kasi dan Kepala Urusan Administratif.

Meski sempat mengalami kendala teknis dalam beberapa waktu, ujian penyaringan perangkat desa se-Kabupaten Kediri, namun masih bisa berjalan lancar.

Ditambahkan Imam bahwa pelaksanaan ujian sendiri secara teknis mengikuti regulasi yang ada kita menggunakan CAT, nanti peserta bisa langsung tahu hasil nilainya, dan panitia akan mengumumkan di desa masing-masing.

“Materi yang diujikan ada materi umum dan praktek komputer. Dan nilai tertinggi yang otomatis nanti akan dilantik, ” ujarnya.

Imam berharap ujian seleksi ini bisa berjalan lancar dan sukses serta menghasilkan perangkat desa yang berkualitas dan bermutu untuk memajukan desanya masing-masing.

( Efn )

Editor Irfan hadi

Dengan Metode CAT, Ribuan Peserta Ujian Berkompetisi Untuk Penuhi 321 Formasi Perangkat Desa