Global

( siaptv.com ) – Polri melakukan pertemuan dengan Dewan Pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait laporan terhadap kerja jurnalistik hanya ditangani Dewan Pers.

“Ini langkah konkret terkait menjamin kerja-kerja jurnalistik teman-teman pers, di mana selama ini sering kali menjadi persoalan ketika teman-teman melakukan kegiatan jurnalistik, kemudian dari tulisannya dianggap merugikan para pihak, bisa perorangan, lembaga, institusi, kemudian diadukan ke kepolisian,” kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/11/2022).

Agung mengatakan, kini kasus apapun yang dilaporkan terhadap kerja jurnalistik tak lagi ditangani Bareskrim Polri. Kasus seperti itu ditangani penuh oleh Dewan Pers.

“Ini sudah konkret, Bareskrim menjelaskan dalam perjanjian kerja sama,” ujar Agung.

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli menambahkan, surat perjanjian kerjasama antara Dewan Pers dan Bareskrim Polri itu ditandatangani Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan dirinya sebagai ketua komisi hukum Dewan Pers. Perjanjian kerja sama itu, kata dia, intinya menegaskan kembali dan memerinci nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang sebelumnya pernah ada.

“MoU itu sudah ada dari zamannya Pak Sigit sebelumnya, Dewan Pers juga ada Pak Azyumardi Azra, Pak Nuh itu gambaran besarnya ya tentang perlindungan,” ungkap Arif.

Arif menuturkan, kedua instansi sepakat bila ada pengaduan masyarakat kepada pers menyangkut kerja jurnalistik harus dikembalikan ke Dewan Pers. Dia menegaskan polisi tidak boleh menangani kasus tersebut.

Dia menyebut, Dewan Pers akan memeriksa untuk memastikan karya jurnalistik itu sesuai atau tidak dengan yang tercantum di undang-undang. Jika benar merupakan karya jurnalistik dan ada pelanggaran etis itu diselesaikan di Dewan Pers lewat mekanisme etis.

“Yaitu minta maaf, memuat hak jawab, bahkan sampai tahap tertentu mungkin men-take down (menurunkan) sebuah berita, tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers,” jelas Arif.

MoU ini disebut berlaku tiga tahun. MoU akan ada perubahan setiap tiga tahun. Nantinya, setiap perubahan akan disampaikan ke publik. (San)

Rilis Dewan Pers

Jakarta, 10 November 2022

siaptv.com – Dewan Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. PKS pertama ini sebagai turunan dari nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers – Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik. Sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022.

PKS ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri atau Kabareskrim Komjen Agus Andrianto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 10 November 2022.

Arif Zulkifli menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis pelindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Sehingga, tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dengan ditandatangani PKS ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan,” kata Arif Zulkifli.

PKS ini salah satunya mengatur tentang apabila Polri menerima laporan dari masayarakat terkait pemberitaan maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers, untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan. Apabila hasil koordinasi memutuskan laporan itu karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers.

“Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” ujar Arif.

Kemudian, apabila koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan diluar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Arif Zulkifli

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers

siaptv.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya mempersiapkan secara matang semua skenario pengamanan dalam rangka Presidensi KTT G20 di Bali.

“Yang jelas, kami mempersiapkan seluruh skenario pengamanan mulai dari paling soft sampai hard sehingga semuanya tidak ada celah,” ujar Kapolri Sigit, Kamis 10 November 2022.

Kapolri menyampaikan itu usai mengecek kesiapan di Command Center Polda Ro Ops Bali, Kamis 10 November 2022.

Kedatangannya itu untuk memberikan penjelasan tugas apa yang harus dilakukan tiap pasukan di ring 1, ring 2, dan ring 3. Penegasan tugas itu penting supaya semuanya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.

Kapolri juga menyampaikan, pihaknya melakukan deteksi awal terhadap potensi keamanan jelang G20. Deteksi itu termasuk memantau orang-orang yang masuk DPO dan orang yang masuk daftar Densus 88. Pemantauan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang diintegrasikan dengan data dari Dukcapil Kemendagri dan Imigrasi.

“Hal itu dilakukan untuk melaksanakan deteksi awal terkait dengan pengawasan khususnya terkait daftar-daftar atau DPO yang kita curigai dan yang ada dalam catatan densus. Semua kita pantau,” ujar Kapolri Sigit.

Pemantauan juga dilakukan di sejumlah titik masuk Bali baik melalui bandara maupun pelabuhan laut.

“Sehingga pada awal masuk, apakah masuk melalui bandara, pelabuhan yang tersambung ke Bali semua di monitor,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan, dengan pemantauan itu, akan memudahkan aparat mengambil keputusan terhadap potensi keamanan.

“Semua itu akan melakukan langkah lanjutan seperti apakah melakukan penangkapan. Termasuk hari ini melakukan berbagai simulasi khususnya pada saat ada rute delegasi yang akan lewat dan kemudian ada kendala dan langkah apa yang harus dilakukan,” kata Kapolri.

“Kemudian unjuk rasa kecil dan besar, kita memikirkan langkah apa yang harus disiapkan. Termasuk ancman yang tidak diinginkan tapi kita harus siap,” kata Kapolri.

Kapolri juga mengatakan, jalur utama diprioritaskan digunakan untuk para delegasi G20. Hal itu juga sudah disepakati oleh Gubernur.

“Untuk masyarakat kita alihkan jalur lain sehingga kita bisa fokus. Karena itu jalur yang memang kita amankan dan tidak boleh ada gangguan. Karena ini menyangkut pertaruhan negara kita di mata internasional. Itu juga sudah kita atur,” ujarnya.

Kapolri pun menegaskan, tiap hari menjelang G20 di Bali, pihaknya terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Termasuk menguatkan koordinasi para petugas di daerah lain dengan petugas di Bali.

“Sehingga ketika ada kejadian semuanya paham terkait langkah-langkah apa yang harus dilakukan,” ujar Kapolri.